Ilustrasi.click, Bitung — Polemik terkait ucapan Komandan Satuan Patroli (Dansatrol) Kodaeral VIII Bitung, Kolonel Laut (P) Marvill Marfel Frits E.D, yang dinilai menyudutkan suku Jawa akhirnya diselesaikan melalui dialog dan klarifikasi secara langsung bersama Ketua PWOIN Sulawesi Utara, Reza Lumanu, serta Ketua Kerukunan Keluarga Jawa (KKJ) Sulawesi Utara, Ahmad Nuri, yang hadir mewakili keluarga besar masyarakat Jawa. Minggu, (24/05/2026)
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana terbuka, penuh kekeluargaan, dan mengedepankan semangat persatuan tersebut menjadi momentum penyelesaian secara bijaksana atas kegaduhan yang sempat berkembang di tengah masyarakat maupun kalangan jurnalis.
Dalam dialog tersebut, Kolonel Laut (P) Marvill Marfel Frits E.D menegaskan bahwa berbagai counter narasi yang beredar melalui sejumlah media online lainnya bukan merupakan instruksi maupun pernyataan resmi darinya. Ia menyampaikan bahwa pemberitaan dan opini yang berkembang merupakan sikap serta pandangan masing-masing pemilik media dan tidak berasal dari arahannya secara langsung.
Pada kesempatan yang sama, Dansatrol Bitung juga mengakui adanya kelalaian dalam penyampaian ucapan yang kemudian menimbulkan penafsiran negatif dan kegaduhan hingga menyinggung prasaan keluarga besar suku Jawa. Di hadapan Ahmad Nuri selaku Ketua Kerukunan Keluarga Jawa (KKJ) Sulawesi Utara, ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa atas polemik yang terjadi.
Permintaan maaf tersebut diterima dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus upaya menjaga keharmonisan hubungan antar suku, masyarakat, dan institusi.
Ketua PWOIN Sulawesi Utara, Reza Lumanu, dalam penyampaiannya menekankan pentingnya profesionalisme serta kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, terlebih bagi figur yang memiliki posisi strategis dan pengaruh besar di tengah masyarakat.
“Lebih profesional dan berhati-hati. Nyamuk mati dengan tepuk tangan,” tegas Reza Lumanu kepada Dansatrol Bitung.
Menurut Reza, kebebasan pers dan sudut pandang jurnalistik merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin dalam sistem demokrasi. Karena itu, kritik dan koreksi yang disampaikan media tidak boleh dipandang sebagai bentuk permusuhan, melainkan sebagai kontribusi konstruktif demi menjaga marwah institusi.
“Jurnalis memiliki hak dan sudut pandang dalam menuangkannya ke dalam karya jurnalistik atau pemberitaan. Kritik dan koreksi adalah bentuk cinta kepada institusi agar menjadi lebih baik, bukan dengan penjilatan dan puji-pujian,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kerukunan Keluarga Jawa (KKJ) Sulawesi Utara, Ahmad Nuri, mengapresiasi langkah dialog dan penyelesaian secara terbuka yang dilakukan seluruh pihak.
Menurutnya, komunikasi yang baik merupakan jalan terbaik untuk menghindari kesalahpahaman serta menjaga kerukunan antar masyarakat yang hidup dalam keberagaman.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta memperkuat hubungan baik antara masyarakat, media, dan institusi. Seluruh pihak sepakat bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang sehat, terbuka, dan saling menghormati. Dari dialog lahir pemahaman, dari klarifikasi tumbuh persatuan.
